Rocky Chandra Usul Hilirisasi Singkong Demi Dorong Roda Ekonomi Lampung

13-03-2025 /
Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Chandra, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke TBBM Panjang Pertamina (Persero) dan PLN UID Lampung, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (12/3/2025). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Chandra, menegaskan pentingnya strategi hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, khususnya singkong di Provinsi Lampung. Perlu diketahui, Provinsi Lampung merupakan provinsi penghasil singkong terbesar di Indonesia. 

 

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah daerah bekerja sama dengan Pertamina untuk memanfaatkan singkong sebagai bahan baku bioetanol. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

 

“Bagaimana saya ingin mendorong Pertamina bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan hilirisasi singkong, yaitu etanol campur bioetanol,” ujar Ricky kepada Parlementaria di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke TBBM Panjang Pertamina (Persero) dan PLN UID Lampung, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (12/3/2025).

 

Berdasarkan informasi yang ia terima, hilirisasi singkong diyakini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dengan adanya pengolahan lebih lanjut menjadi bioetanol, harga singkong di tingkat petani bisa lebih stabil dan tidak lagi bergantung pada fluktuasi pasar bahan pangan.

 

"Kalau misalnya petani singkong mendapatkan nilai tambah dari produk singkong ini, mungkin Lampung akan lebih maju, karena masyarakatnya mendapatkan keuntungan yang lebih besar," imbuhnya.

 

Selain itu, dirinya menyoroti pola masalah yang berulang setiap musim panen, di mana petani sering kali mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil pertanian mereka. Dengan adanya kerja sama antara Pertamina dan pemerintah daerah, ujarnya, hasil produksi singkong bisa lebih terserap dengan optimal dan digunakan sebagai bahan bakar alternatif bagi masyarakat.

 

Meski gagasan ini memiliki potensi besar, Ricky memahami bahwa adanya tantangan dalam implementasinya. Maka dari itu, ia mendukung upaya kajian yang mendalam mengenai infrastruktur, investasi, serta regulasi yang mendukung pengembangan bioetanol dari singkong. Ia pun mendorong agar upaya ini segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

 

Dengan langkah hilirisasi yang matang, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu ingin Lampung tidak hanya dapat mempertahankan posisinya sebagai produsen singkong terbesar, akan tetapi juga menjadi pusat industri bioetanol yang berkontribusi pada ketahanan energi nasional.

 

Sebagai informasi, Provinsi Lampung dikenal sebagai produsen utama singkong di Indonesia, dengan produksi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan produksi singkong yang melimpah, Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan rata-rata 1 ton singkong segar menjadi 180 liter bioetanol.

 

Di sisi lain, Provinsi Lampung juga memiliki infrastruktur pendukung dengan beroperasinya 71 perusahaan tepung tapioka, yang mencakup lebih dari 50 persen dari total perusahaan serupa di Indonesia. Dengan ketersediaan bahan baku yang melimpah dan infrastruktur industri yang kuat, Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung bioetanol nasional. (um/rdn)

BERITA TERKAIT
Perlu Evaluasi Tata Kelola Tambang Timah untuk Minimalkan Illegal Mining
15-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menegaskan pentingnya evaluasi tata kelola pertambangan timah untuk meminimalkan...
Tata Kelola Pertimahan Harus Lebih Melibatkan Masyarakat
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang - Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola industri pertimahan yang...
Komisi XII Tegaskan Keadilan Sosial dalam Penyediaan BBM dan Listrik di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya menjaga keterjangkauan (affordability) bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bagi masyarakat,...
Dipo Nusantara Soroti Kelangkaan dan Antrean Panjang BBM di NTT
13-08-2025 /
PARLEMENTARIA, Kupang — Komisi XII DPR RI menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap menimbulkan antrean panjang di...